FKUB Kota Makassar Dukung Ops NCS Polri Wujudkan Pemilu Damai 

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar mendukung penuh kegiatan Operasi Nusantara Cooling System Polri dalam mewujudkan pemilu 2024 yang aman dan damai.

Ketua FKUB Kota Makassar, Arifuddin Ahmad berterima kasih kepada Operasi Nusantara Cooling System atas terselenggaranya acara Deklarasi Netralitas TNI-Polri dalam rangka Pemilu Damai 2024 di Mapolrestabes Makassar.

Baca juga: Polsek Citamiang Gelar Apel Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD). Antisipasi Gangguan Kamtibmas,

"Terima kasih kepada Nusantara Cooling System mudah-mudahan bisa menjadi teladan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. FKUB bersama majelis agama akan mendukung pernyataan netralitas TNI Polri kami akan bersama berkoordinasi terintegrasi mewujudkan pemilu aman dan damai, " kata Arifuddin di Mapolrestabes Makassar, Kamis (30/11/2023).

Sementara Wakil Operasi Nusantara Cooling System, Brigjen Yuyun Yudhantara mengatakan selain kegiatan deklarasi komitmen netralitas TNI dan Polri, pihaknya juga melakukan kegiatan bakti sosial. Selain membagikan 4.000 paket sembako, Ops NCS Polri juga memberikan bantuan sumur bor di tiga wilayah yang kekurangan air bersih.

Baca juga: Fase Kedatangan Jemaah Haji selesai, Keterserapan Kuota Indonesia Capai 99,6 persen

"Kegiatan Preemtif ini untuk menggelorakan pemilu damai. Masyarakat harus menjaga persatuan dan kesatuan jangan terpecah-belah hanya beda pilihan dalam pemilu nanti, " tandasnya.

Adapun isi Deklarasi Netralitas TNI-Polri dalam rangka Pemilu Damai Tahun 2024 yang dibacakan Kapolrestabes Makassar, Kombes Mokhamad Ngajib dan Dandim 1408 Makassar Letkol Inf Lizardo Gumai yang diikuti seluruh anggota TNI-Polri sebagai berikut;

Baca juga: Ketua PPIH: Asuransi Jiwa dan Kecelakaan Ditransfer ke Rekening Jemaah Haji

Kami Anggota TNI Polri Menyatakan: 
1. Menjaga dan Menegakkan Prinsip Netralitas. 
2. Menghindari Konflik Kepentingan dan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu.
3. Bersama-sama melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan Politik Uang. 
4. Saling Bersinergi untuk menjaga Kondusifitas Penyelenggaraan Pemilu.